KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-425/PJ/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

bahwa�untuk�melaksanakan�ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017�tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal pajak tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983�tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan�Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009�(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
		2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983�tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan�Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014�tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018�(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
		4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017�tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan
		5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017�tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017.

PERTAMA

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017�mulai Masa Pajak Mei 2019.

KEDUA

Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur pada Diktum PERTAMA berpindah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017�tetap berlaku.

KETIGA

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini untuk menetapkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017�selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.�

KELIMA

Keputusan�Direktur�Jenderal�ini�mulai�berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Direktur Peraturan Perpajakan I;
Direktur Peraturan Perpajakan II;
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan�Masyarakat;
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan�Informasi;
Direktur Transformasi Proses Bisnis;
Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus;
Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat;
Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat;
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I;
Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur;
Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara;
Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu;
Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;
Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat;
Kepala KPP Badan dan Orang Asing;
Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi;
Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa;
Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu;
Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua;
Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga;
Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat;
Kepala KPP Penanaman Modal Asing Lima;
Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam;
Kepala KPP Madya Jakarta Barat;
Kepala KPP Madya Jakarta Pusat;
Kepala KPP Madya Jakarta Selatan;
Kepala KPP Madya Jakarta Timur; dan
Kepala KPP Madya Jakarta Utara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
ROBERT PAKPAHAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-425/PJ/2019

Download dan Nikmati Layanan HiPajak Sekarang

PT Investa Hipa Teknologi

Partners

Follow us on