Beberapa hal tentang pajak yang perlu kamu ketahui!

Pajak merupakan pungutan wajib yang jadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan dipakai untuk penuhi kepentingan masyarakat. Pajak berasal dari kata bahasa latin, yaitu ‘taxo’, yang memiliki arti iuran wajib dari rakyat untuk tunjang kepentingan pemerintah dan masyarakat.  Pajak di Indonesia sendiri ada banyak jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan PPh 21. Lalu, apa yang dimaksud dengan pajak pasal 21? Tenang saja, bagi kamu yang ingin tahu, di sini akan membahas secara singkat mengenai PPh 21 dan beberapa hal yang perlu diketahui tentang pajak. 

PPh 21

PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan diterima WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) di dalam negeri yang berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta pembayaran lainnya dengan nama serta dalam bentuk apa saja sehubungan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan dilakukan. Pembayar PPh disebut dengan Wajib Pajak, sementara hal dibayarkan adalah Objek Pajak.  Pajak PPh 21 biasanya berhubungan dengan pajak dipotong di sistem penggajian perusahaan. Namun, pajak ini sebenarnya pun dipakai untuk banyak jenis penghasilan lain, seperti:

1. Penghasilan Pegawai Tetap, baik penghasilan yang sifatnya teratur ataupun tak teratur.
2. Penghasilan Penerima Pensiun Teratur, bisa berupa uang pensiun ataupun penghasilan yang serupa.
3. Penghasilan korban PHK atau pensiun diterima sekaligus, bisa berupa uang pesangon,
4. tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, dan pembayaran pajak yang lain sejenisnya.
5. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, bisa upah satuan, upah harian, upah borongan, upah mingguan, ataupun upah bulanan.
6. Penghasilan Bukan Pegawai, bisa berupa honorarium, komisi, upah, serta imbalan yang serupa.
7. Imbalan ke peserta kegiatan, bisa uang saku, honorarium, uang rapat, hadiah, uang representasi, atau penghargaan yang sejenis dengan nama serta dalam bentuk yang lain. 

Seperti yang disebutkan di atas, di pembahasan kali ini tak hanya akan membahas secara singkat mengenai pajak pasal 21, tapi juga beberapa hal yang berkaitan dengan pajak seperti pajak SSE, bea materai, cara cari EFIN pajak, NPWP non efektif, hingga cara lihat NPWP yang telah terdaftar. Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjutnya, kamu simak saja pembahasan di bawah ini. 

Pengertian dari SSE Pajak

Berbicara mengenai SSE pajak, sekarang ini sudah ada SSE pajak online. SSE pajak online merupakan pembaruan metode lama yang masih memakai cara manual di dalam isi surat setoran pajak. Dengan memakai SSE pajak online, maka setiap wajib pajak sudah tak perlu untuk datang secara langsung ke bank atau kantor pos untuk isi manual surat setoran serta bayar pajak.  Keunggulan dari SSE pajak ini adalah mampu untuk buat kode billing pajak untuk NPWP selain punya wajib pajak. Sehingga, setiap wajib pajak sudah tak perlu lagi untuk daftarkan akun SSE pajak untuk tiap NPWP, seperti di e-Billing sebelumnya. Tiap wajib pajak pun tak perlu lagi untuk habiskan waktu lama untuk antri di loket untuk buat SSP sebelum bayar pajak.  Ada beberapa jenis saluran pembuatan SSE pajak, seperti: DJP online, kring pajak ataupun datang langsung ke KPP, akses situs penerimaan negara, dan customer service bank. 

Bea Materai

Kamu juga perlu mengetahui tentang bea materai 2021. Bea materai merupakan pajak dikenakan atas suatu dokumen baik kertas ataupun elektronik yang bisa dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Adapun sejumlah asas yang mengatur tentang bea materai, seperti asa kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. 

Adapun bea materai diberlakukan untuk optimalkan penerimaan negara untuk biayai pembangunan nasional mandiri menuju pada kesejahteraan, berikan kepastian hukum adil, sesuaikan kebutuhan masyarakat serta selaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berlaku. Objek bea materi Rp. 10000 di pasal 3 ayat (1), bea materai dikenakan pada dua hal, yaitu:

1. Dokumen dibuat alat untuk terangkan tentang suatu kejadian yang sifatnya perdata.
2. Dokumen yang dipakai menjadi alat bukti di pengadilan.

NPWP Non Efektif

Non efektif NPWP merupakan identitas wajib pajak yang tak lagi penuhi persyaratan subjektif atau objektif perpajakan, tapi belum dilakukan penghapusan. Apabila wajib pajak dapatkan status NPWP non efektif, maka akan dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin serta kewajiban untuk sampaikan SPT. Wajib pajak tersebut pun tak lagi wajib untuk melapor SPT tahunan, karena kewajiban tersebut sudah gugur. Status ini pun bebaskan wajib pajak dari Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi, karena tak sampaikan SPT terhitung semenjak ditetapkan status non efektif.  Ada sejumlah ketentuan status NPWP non efektif, yakni wajib pajak yang pindah ke luar negeri, tak bekerja, masuk dalam kategori PTKP, sudah ajukan penghapusan NPWP. 

Cara Mencari EFIN Pajak

Pelaporan pajak tahunan menggunakan nomor EFIN. Namun, karena intensitas pemakaian sekali saja dalam satu tahun, tidak sedikit wajib pajak yang tidak ingat mengenai nomor EFIN pribadi. Nah, bagi kamu yang tak sengaja lupa dengan nomor penting satu ini, kamu bisa menggunakan cara mencari EFIN pajak berikut ini:

1. Mengunjungi situs web pajak
2. Meng-klik formulir permohonan EFIN
3. Mengisi formulir permohonan EFIN
4. Memasukkan nomor telepon serta email
5. Membuat tanda tangan di formulir
6. Foto formulir serta mengambil swafoto
7. Mengirim pengajuan EFIN lewat email

Penyebab Pembuatan NPWP Online Ditolak

Menjadi bentuk ketaatan mengikuti aturan pemerintah pada perpajakan Indonesia, tiap warga negara yang sudah penuhi ketentuan harus mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Apalagi sekarang ini membuat NPWP semakin mudah, karena bisa dilakukan secara online. Namun, pada beberapa kasus, ada penolakan pengajuan NPWP online. Terdapat sejumlah hal yang menjadi penyebab pembuatan NPWP online ditolak, seperti:

1. Tak lakukan klik link aktivasi dikirim ke email
2. Salah kata sandi
3. Salah dalam memasukkan alamat
4. Tak penuhi syarat wajib pajak
5. Dokumen yang tak lengkap

Jika pengajuan NPWP online kamu ditolak, kamu bisa mengunjungi https://ereg.pajak.go.id/untuk lihat tentang status pengajuan NPWP. Jika pengajuan ditolak, kamu akan lihat pemberitahuan mengenai alasan pengajuan ditolak. Lalu, kamu bisa ajukan lagi dengan penuhi persyaratan yang masih kurang. Kamu pun dapat hubungi KPP yang sesuai dengan domisili untuk melaporkan hal ini sehingga kamu dapat segera dapatkan solusi. Kamu pun bisa segera bisa menggunakannya hingga lakukan pembayaran NPWP perbulan. 

Cara Lihat NPWP yang Telah Terdaftar 

Bagi kamu yang merasa sudah membuat dan mendaftar NPWP dan ingin mengetahui apakah NPWP kamu terdaftar atau belum, ada beberapa cara yang bisa kamu pakai. Nah, cara melihat NPWP yang sudah terdaftar tersebut, di antaranya:

1. Mengecek dengan Menggunakan QR Code
2. Mengakses ereg.pajak.go.id
3. Menggunakan aplikasi M-Pajak

Nah, demikian pembahasan mengenai pajak pasal 21 dan beberapa hal yang terkait dengan pajak. Sekarang ini mencari informasi mengenai pajak sudah cukup mudah karena dukungan kemajuan teknologi dan internet. Kamu bisa mencari informasi tentang pajak apa saja, seperti pajak usaha kecil. Selain itu, kamu bisa bertanya pada konsultan pajak atau para ahli. Kamu dapat bertanya apapun mengenai pajak, dari pajak penghasilan.

Share